Puluhan Masyarakat Demo ke DPRD Muara Enim, Soroti Dugaan Monopoli Proyek dan Rapat di Hotel Mewah

MUARA ENIM | umardaninews.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Suara Rakyat Bersatu (GSRB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Muara Enim, Senin (8/9/2025).

Aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan massa terkait dugaan monopoli proyek aspirasi masyarakat serta rencana rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang disebut-sebut akan digelar di salah satu hotel mewah di Palembang.

Puluhan aparat keamanan dari Polres Muara Enim dan Satpol PP turut dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi. Sekira pukul 09.00 WIB, massa mulai memasuki halaman kantor DPRD.

Dalam orasinya, Alkausar selaku orator aksi menegaskan DPRD harus peka terhadap aspirasi rakyat dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ia menyebut masyarakat geram mendengar dugaan adanya oknum dewan yang memonopoli proyek aspirasi.

“Dewan Kehormatan wajib melakukan pengawasan dan investigasi dalam menjaga marwah DPRD dan membersihkan DPRD dari ulah oknum yang kerap melakukan monopoli terhadap proyek aspirasi,” tegas Alka.

Selain itu, massa juga mengecam keras rencana rapat DPRD di hotel mewah. Menurut mereka, hal itu merupakan bentuk pemborosan uang rakyat.

“Bagi saya, gedung DPRD sudah cukup untuk rapat. Apalagi di Muara Enim ada hotel milik Perusda, tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Lima Tuntutan GSRB

Koordinator aksi, Andi Razak Effendi, bersama rekannya menyampaikan lima tuntutan utama, antara lain:

1), Mendesak DPRD Muara Enim menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

2), Evaluasi kinerja pimpinan DPRD yang dinilai kurang tegas dalam mengambil keputusan.

3), Mengecam keras pelaksanaan rapat di hotel mewah di luar kota.

4), Meminta Badan Kehormatan DPRD menindak dugaan monopoli proyek aspirasi.

5), Menegaskan DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berpihak kepada rakyat.

Respons DPRD

Massa kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRD Muara Enim, Deddy Arianto, didampingi sejumlah anggota di antaranya Yusran Effendi, Yones Tober, Supriyanto, dan Jhon Dries.

Deddy mengapresiasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi damai ini. Menurutnya, DPRD adalah rumah bagi rakyat dan siap mendukung penuh RUU Perampasan Aset.

Terkait isu rapat di hotel mewah, Deddy mengaku tidak mengetahui adanya agenda tersebut. Ia menegaskan pada 25 Agustus 2025 dirinya sedang berada di Kendari menghadiri acara bersama Wakil Bupati Muara Enim.

Sementara itu, Anggota DPRD Yones Tober menilai dugaan monopoli aspirasi perlu dibuktikan.

“Kalau memang ada temuan, jangan gunakan kata ‘diduga’. Laporkan saja ke Badan Kehormatan DPRD sesuai prosedur agar bisa dipertanggungjawabkan,” katanya

(Red)