Prof. Dr. Sutan Nasomal Soroti Dana Media: Transparansi Harga Mati,
JAKARTA| Umardaninews.com- Kilas Balik 2025–2026
Tokoh Pers Internasional dan Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan anggaran dana media dan promosi di lembaga pemerintah vertikal maupun horizontal di berbagai daerah yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan keadilan.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, praktik pengelolaan dana media yang tertutup, tidak jelas, dan cenderung diskriminatif berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi serta melemahkan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat berkomunikasi dengan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik nasional maupun internasional, pada Rabu, 28 Januari 2026, dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta.
“Transparansi anggaran promosi itu harga mati. Jangan ada permainan, jangan ada tipu-tipu, dan jangan ada dusta di antara pemerintah daerah dengan mitra kerja pers,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai, selama ini dana media kerap dijadikan alat kompromi kekuasaan, di mana media yang kritis tersingkir, sementara media yang dianggap ‘aman’ justru diprioritaskan. Praktik semacam ini, kata dia, tidak hanya melanggar etika pemerintahan yang baik, tetapi juga mencederai kebebasan pers.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa pers bukan sekadar saluran publikasi kegiatan pemerintah, melainkan instrumen kontrol sosial yang berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan dan penggunaan uang negara.
“Jika anggaran media dipakai untuk membungkam kritik atau mengarahkan opini, itu bukan lagi promosi, tetapi manipulasi informasi publik,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa perusahaan pers beroperasi berdasarkan legalitas resmi negara, termasuk pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atau dijadikan korban kepentingan politik dan birokrasi.
Prof. Sutan Nasomal juga mendesak agar seluruh instansi pemerintah membuka secara jelas dan akuntabel penggunaan dana media, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan konflik kepentingan.
“Pers harus diposisikan sebagai mitra strategis negara, bukan objek yang bisa diatur-atur lewat anggaran. Tanpa pers yang independen dan berani, demokrasi hanya akan menjadi slogan,” pungkasnya.
Sumber:Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Tokoh Pers Internasional | Pakar Hukum Internasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
( Red)
