Jembatan Desa Tanjung Baru Baru Dibangun 2025 Sudah Jebol, Kades Soroti Kualitas Proyek Saat Reses DPRD
MUARA ENIM |umardsninews.com-Kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan. Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Lembak, secara tegas menyampaikan kondisi jembatan desa yang baru dibangun pada tahun 2025 namun kini sudah mengalami kerusakan parah hingga jebol.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Tanjung Baru dalam kegiatan Reses Tahap I Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang digelar di Kecamatan Lembak, Kamis (5/2/26).
Di hadapan para wakil rakyat, Kades mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jembatan yang sejatinya menjadi urat nadi aktivitas warga. Jembatan tersebut digunakan untuk mobilitas harian, pengangkutan hasil pertanian, serta akses anak-anak menuju sekolah. Namun, usia bangunan yang masih seumur jagung tidak sebanding dengan daya tahannya.
“Jembatan ini dibangun tahun 2025, tapi sekarang sudah jebol. Kondisi ini jelas membahayakan warga dan menghambat aktivitas masyarakat Desa Tanjung Baru,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya memberikan rasa aman dan manfaat jangka panjang, bukan justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
Melalui forum reses, Kepala Desa Tanjung Baru berharap DPRD Kabupaten Muara Enim dapat mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta mengambil langkah cepat dan tegas terhadap proyek yang dinilai bermasalah.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim mencatat keluhan tersebut sebagai prioritas pembahasan. Mereka menegaskan bahwa reses merupakan wadah untuk menyerap suara masyarakat sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai standar dan kebutuhan riil di lapangan.
Kegiatan Reses Tahap I DPRD Kabupaten Muara Enim di Kecamatan Lembak dihadiri unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga. Isu infrastruktur kembali mendominasi aspirasi, mencerminkan masih adanya persoalan mendasar dalam kualitas pembangunan di tingkat desa.
Red)
