Polisi Kawal Verifikasi PKH di Desa Sinardewa, Tiga KPM Mengundurkan Diri
PALI| umardaninews.com— Kepolisian Sektor (Polsek) Talang Ubi, Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mengawal pelaksanaan penempelan stiker dan verifikasi lapangan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinardewa, Kecamatan Talang Ubi, Rabu (4/2/2026).
Pengawalan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memastikan penyaluran bantuan sosial pemerintah berlangsung tepat sasaran, transparan, serta bebas dari manipulasi data. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan verifikasi langsung terhadap 219 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari hasil verifikasi lapangan, tercatat tiga KPM dinyatakan graduasi atau mengundurkan diri secara sukarela karena sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, S.H., menjelaskan bahwa penempelan stiker PKH merupakan salah satu instrumen pengawasan sosial yang melibatkan peran aktif masyarakat.
“Penempelan stiker ini menjadi bentuk transparansi sekaligus kontrol publik, sehingga bantuan negara benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” ujar AKP Ardiansyah.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Sosial Kabupaten PALI, Pemerintah Kecamatan Talang Ubi, Pemerintah Desa Sinardewa, serta didampingi Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Sinergi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan proses verifikasi berjalan objektif dan berkeadilan.
Kapolres PALI, AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kapolsek Talang Ubi menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir mengawal kebijakan sosial pemerintah.
“Polri berkomitmen mengawal penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini juga untuk mencegah potensi konflik sosial di tingkat desa,” tegasnya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Polres PALI memastikan pengawasan terhadap program bantuan sosial akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
( Red)
