Pondasi Hanya 2 Meter, Jembatan Gantung Desa Danau Rata Dinilai Rawan: Mantan Ketua BPD Minta Audit Teknis Sebelum Diresmikan
MUARA ENIM| umardaninews.com— Pembangunan jembatan gantung di Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, kembali menuai sorotan tajam. Informasi krusial terkait kedalaman pondasi tiang yang hanya dua meter diungkap langsung oleh mantan Ketua BPD Desa Danau Rata yang juga merupakan Pemimpin Redaksi umardaninews.com.
Menurut sumber tersebut, tiang penyangga jembatan memang dicor setinggi empat meter, namun galian pondasi di dalam tanah hanya sedalam dua meter, sementara dua meter lainnya berada di atas permukaan tanah. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, mengingat jembatan gantung tersebut dirancang untuk menahan beban yang diperkirakan mencapai satu ton lebih, serta berada di kawasan rawan banjir.
“Ini bukan asumsi, ini fakta lapangan. Galian pondasi hanya dua meter. Padahal jembatan ini akan menahan beban berat dan berada di area yang sering terendam banjir,” tegas sumber tersebut.
Kekhawatiran semakin menguat setelah air banjir mulai merendam area sekitar pondasi tiang. Dalam konstruksi jembatan, kondisi ini berpotensi menimbulkan pengikisan tanah (scouring) yang dapat mengurangi daya cengkeram pondasi, terlebih jika kedalaman tanam tidak memadai dan tidak diperkuat dengan sistem pengamanan tambahan.
Sumber juga mempertanyakan dasar perencanaan teknis proyek tersebut. Ia menilai, kedalaman pondasi dua meter untuk jembatan gantung di wilayah aliran air tidak bisa dianggap sepele, apalagi jika tidak disertai kajian geoteknik yang terbuka dan dapat diuji publik.
“Pertanyaannya sederhana: apakah ini sudah sesuai standar konstruksi? Apakah jembatan ini bisa bertahan lama? Dan apakah tidak berisiko ambruk dalam kondisi banjir dan beban penuh?” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan melindungi keselamatan masyarakat. Jembatan tersebut merupakan akses vital warga, yang nantinya akan dilalui setiap hari oleh masyarakat dengan berbagai aktivitas.
Atas dasar itu, warga melalui tokoh masyarakat setempat meminta dan mendesak dinas teknis terkait untuk melakukan kroscek langsung ke lapangan, melakukan audit teknis menyeluruh, serta memastikan kesesuaian pondasi dengan standar konstruksi jembatan, sebelum jembatan diresmikan dan digunakan publik.
Menurutnya, peresmian tanpa kepastian teknis yang jelas hanya akan meninggalkan risiko laten dan potensi bencana konstruksi di kemudian hari. Transparansi, pengawasan, dan keberanian mengevaluasi proyek dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait mengenai alasan teknis penggunaan pondasi dengan kedalaman hanya dua meter, serta jaminan keselamatan jembatan dalam jangka panjang.
(Evan)
