Prof Dr Sutan Nasomal: Pemimpin yang Tak Berpihak pada Rakyat Akan Tumbang, Darurat Kelaparan Mengancam Indonesia

JAKARTA| umardaninews.com— Pakar Hukum Internasional sekaligus pemerhati masyarakat luas, Prof Dr KH Sutan Nasomal, SE, SH, MH, melontarkan kritik keras terhadap praktik kepemimpinan di Indonesia yang dinilainya semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Ia menegaskan, Indonesia saat ini menghadapi situasi serius berupa meluasnya darurat kelaparan akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat berdiskusi dengan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik nasional maupun internasional, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab telah lama menjadi fondasi bernegara, namun kini nyaris tak terlihat dalam implementasi kebijakan di lapangan. “Pancasila seharusnya hidup dalam tindakan pemimpin, bukan hanya menjadi slogan pidato atau hiasan seremonial,” tegasnya.

Pancasila Tak Boleh Menjadi Ornamen Politik

Prof Sutan menilai banyak kebijakan pemerintah pusat hingga daerah justru mencerminkan sikap arogan dan tidak berempati. Rakyat, kata dia, kerap menjadi objek penertiban tanpa perlindungan, sementara kepentingan kelompok tertentu justru diutamakan.

“Ketika Pancasila hanya diperlakukan sebagai ornamen politik, maka yang muncul adalah kebijakan liar. Pemimpin seperti ini tidak pancasilais dan tidak mencerminkan manusia yang bertakwa,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejarah telah membuktikan bahwa negara dan kerajaan besar runtuh bukan semata karena faktor eksternal, melainkan akibat kerusakan moral para pemimpinnya. “Pemimpin yang sombong dan zalim tidak akan mendapatkan dukungan kekuatan doa dari rakyat yang terdzolimi. Cepat atau lambat, mereka akan tumbang,” katanya.

Penggusuran Tanpa Solusi: Kejahatan Sosial

Dalam kritiknya, Prof Sutan secara khusus menyoroti praktik penggusuran pedagang kaki lima dan penataan kota yang menyingkirkan rakyat kecil tanpa solusi ekonomi yang adil.

“Alasan menata kota agar indah dan tertib tidak boleh mengorbankan hak hidup rakyat. PKL itu bertahan hidup dengan modal seadanya. Jika digusur, negara wajib menjamin kelangsungan nafkah mereka,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pasar-pasar tradisional di Indonesia justru tumbuh dari keberadaan PKL yang kemudian berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kritik serupa juga diarahkan pada kebijakan penghapusan angkutan kota di berbagai daerah. Menurut Prof Sutan, kebijakan tersebut telah memiskinkan ribuan sopir angkot tanpa alternatif pekerjaan yang jelas. “Menghilangkan pekerjaan rakyat tanpa pengganti adalah bentuk kezaliman struktural,” ujarnya.

Ancaman Disintegrasi Bangsa

Menjawab pertanyaan apakah Indonesia berpotensi runtuh, Prof Sutan menjawab lugas. “Sangat mungkin. Negara bisa bubar jika pemimpinnya terus salah menanam kebijakan dan mengabaikan penderitaan rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat hanya sedang mempercepat kejatuhannya sendiri. “Doa orang yang terdzolimi itu mustajab. Ketika kelaparan dibiarkan meluas, itu adalah kejahatan terhadap Pancasila,” tandasnya.

Prof Sutan menutup pernyataannya dengan seruan agar seluruh pemangku kebijakan kembali pada ruh Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa. “Pancasila menjamin hak setiap warga untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Tugas pemerintah adalah memastikan nilai itu nyata, bukan sekadar retorika,” pungkasnya.

Narasumber:

Prof Dr KH Sutan Nasomal, SE, SH, MH

Pakar Hukum Internasional dan Pemerhati Masyarakat Luas

(Red)