Putus Mata Rantai Tengkulak, Polri Kawal KUR dan Penyerapan Bulog untuk Sejahterakan Petani Jagung
JAKARTA| umardaninews.com– Polri semakin menegaskan perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri mengonsolidasikan strategi penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, yang menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor guna mempertahankan capaian strategis nasional.
“Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak. Rapat koordinasi ini menjadi momentum evaluasi dan penguatan strategi agar kinerja tahun 2026 jauh lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Polri Jembatani Permodalan Petani Lewat KUR
Di sisi hulu, Polri mengambil peran aktif sebagai fasilitator akses permodalan petani jagung. Melalui kolaborasi dengan Himbara, Polri mendorong kelompok tani (Poktan) mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi permodalan yang aman dan terjangkau.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh kredit usaha untuk kembali menanam jagung dan memperluas lahan, tanpa harus bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Harga Dijaga, Bulog Serap Panen Petani
Tak hanya soal modal, Polri juga memastikan hasil panen petani terlindungi dari permainan harga. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini terbukti mampu menjaga harga sesuai HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Dorong Produksi dan Kesejahteraan Berkelanjutan
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produktivitas jagung nasional, serta membebaskan petani dari jeratan tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui sinergi yang solid antara Polri, kementerian, perbankan, dan BUMN pangan, ekosistem pertanian jagung pakan ternak diyakini semakin kuat. Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini demi terwujudnya kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
( Red)
