Tribun Lapangan Talang Nangka Ambruk, Dinas Teknis Disorot Keras, Kontraktor Ikut Dipertanyakan
MUARA ENIM| umardaninews.com— Ambruknya tribun Lapangan Sepak Bola Talang Nangka di Kecamatan Lembak terus menuai reaksi keras. Selain menyoroti lemahnya kinerja dinas teknis terkait, publik kini juga mulai “mendorong ke pojok” pihak kontraktor pelaksana yang dinilai harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan konstruksi proyek tersebut.
Bangunan tribun yang dibangun menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp1,18 miliar itu dilaporkan mengalami kerusakan parah, mulai dari robohnya rangka baja hingga terlepasnya atap. Kondisi ini dinilai tidak masuk akal untuk sebuah bangunan yang relatif baru selesai dikerjakan.
Dinas Dinilai Lalai, Kontraktor Tak Bisa Lepas Tangan
Masyarakat menilai, jika pengawasan dari dinas teknis berjalan optimal, potensi kegagalan konstruksi semestinya bisa dicegah sejak awal. Namun di sisi lain, kontraktor pelaksana juga dianggap tidak bisa bersembunyi di balik alasan cuaca atau faktor alam.
“Kontraktor bekerja berdasarkan spesifikasi teknis dan kontrak. Kalau bangunan ambruk sebelum masa pakai wajar, maka kualitas pekerjaan patut dipertanyakan,” ujar salah satu warga setempat.
Dalam proyek pemerintah, kontraktor terikat kewajiban mutu pekerjaan serta masa pemeliharaan. Kerusakan berat pada fase awal justru memperkuat dugaan adanya penggunaan material di bawah standar atau metode kerja yang tidak sesuai perencanaan.
Serah Terima Proyek Dipertanyakan
Sorotan tajam juga mengarah pada proses serah terima pekerjaan. Publik mempertanyakan apakah dinas teknis telah melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan uji kelayakan struktur sebelum menyatakan proyek selesai.
Jika serah terima dilakukan tanpa evaluasi teknis yang memadai, maka tanggung jawab tidak hanya berhenti pada kontraktor, tetapi juga pada pejabat teknis yang menandatangani dokumen penyelesaian pekerjaan.
Desakan Audit dan Penegakan Tanggung Jawab
Warga mendesak pemerintah daerah segera melakukan audit teknis independen untuk mengungkap penyebab ambruknya tribun, termasuk menelusuri kesesuaian spesifikasi material, metode pelaksanaan, serta peran pengawasan lapangan.
Masyarakat juga meminta agar kontraktor diwajibkan melakukan perbaikan atau pembangunan ulang sesuai ketentuan kontrak, tanpa membebani keuangan daerah. Jika ditemukan unsur kelalaian, publik mendesak agar sanksi tegas dijatuhkan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari dinas teknis maupun kontraktor pelaksana. Situasi ini justru memperkuat tekanan publik agar pemerintah daerah bersikap terbuka, tegas, dan tidak melindungi pihak mana pun dalam kasus kegagalan proyek yang menggunakan uang rakyat
( Red)
